Sinar Medan.id | Medan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Provinsi Sumut, menggelar workshop Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi para pelaku usaha UMKM.
Workshop tersebutz dibuka langsung oleh Direktur Pengambangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf Dr Sabartua Tampubolon SH MH di Mercure Hotel Medan, Rabu (31/7/2024) kemarin.
Ketua Pelaksana Dr Muhammad Hendri Nuryadi mengatakan, kegiatan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual diikuti 110 peserta para pelaku UMKM, semoga dengan kegiatan ini bisa membawa para pelaku UMKM semakin meningkat dan bersaing secara sehat, ucapnya.
Direktur Pengambangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif Kemenparekraf Sabartua Tampubolon SH MH menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif ini memang sesuai regulasi baru dikenal pada Tahun 2019 melalui undang-undang nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.
“Saya sudah katakan tadi, sejak saat itu ekonomi kreatif didefinisikan bahwa yang disebut ekonomi kreatif harus merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Oleh karena itulah, forum yang kita saling sharing ini mengarahkan ini untuk mengangkat derajat kekayaan intelektual menjadi nanti sumber ekonomi bangsa kita,” ujar Sabartua Tampubolon.
Lebih lanjut diutarakannya, seperti diketahui ada sejumlah sub sektor ekonomi kreatif secara statistik sekarang yang paling dominan adalah subsektor kuliner, fashion dan kriya, secara statistik tapi di dalam rancangan teknologi akan diorientasikan ke ekonomi kreatif berbasis konten.
Untuk mau mengakui perkembangan teknologi yang terjadi sekarang, seperti kita ketahui sekarang kan subsektor game, film, animasi itu berkembang sedemikian rupa sehingga Tahun 2025 sampai kedepannya ini akan menjadi prioritas.
Dengan hal tersebut di atas, tidak akan meninggalkan sub sektor yang lain tadi karena seperti saya ceritakan tadi secara statistik masih didominasi sub sektor kuliner, fashion dan kriya.
Seperti halnya kriya itu, ada kerajinan tangan sudah memang menjadi tren di beberapa tempat.
“Setidaknya pelaku ekonomi kreatifnya, syukur-syukur bisa memberikan cenderung misi pada perekonomian nasional,” tuturnya.
Dalam hal ini, ada 298 pelaku UMKM yang mendaftar tapi hanya 110 orang yang kemudian bisa diikutkan dalam fasilitas mengingat keterbatasan anggaran.
Sementara itu Kadisbudpar Sumut Zumri
Sultoni mengutarakan, Provinsi Sumatera Utara kemudian Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi kreatif menyambut baik tentunya kegiatan ini.
“Sebenarnya tetapi ketika produk dia begitu lakunya atau dia punya merek atau dia punya kegiatan tapi dia tidak tahu bahwa itu memiliki ekonomi yang tinggi, kalau dia lakukan pendaftaran artinya dia sudah punya hak sesuai kekayaan intelektualnya jadi yang dilakukan hari ini. Kami sangat bersyukur mempunyai program yang sifatnya sosialisasi bekerja sama dengan Kemenkumham ini terus kami lakukan untuk tentunya menjadi target yang mau dicapai dari sisi ekonomi memiliki nilai tambah yang nyata kaitannya kepada pariwisata Sumut,” ucapnya.
Wakil Rektor Riset dan Inovasi Universitas Sebelas Maret Prof Dr Koncoro Diharjo mengucapkan, Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah harapan bahwa nanti dari produk industri kreatif yang ada yang sudah mendapatkan hak intelektual apakah itu merek atau yang lain mereka harus satu menunjukkan bahwa produk mereka lebih unggul dan lebih bergengsi sehingga nilainya pasti lebih tinggi yang kedua adalah momentum menjaga kualitas supaya produk itu tidak mengalami depline.
“Dengan tambahan hak yang intelektual, maka produk kreatif yang mempunyai nilai tambah akan terbukti bahwa dengan adanya HKI akan menambah daya jual dan persaingan usaha secara sehat,
Alhamdulillah sampai saat ini kita selalu bersama untuk mendampingi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan tim kami tim UNS dibawakan senantiasa mendampingi sampai berkembang. Seperti layanan bantuan pembiayaan dari Kementerian parekraf dari pemerintah akan memberikan supporting dalam hal pelayanan kepada semua para pelaku UMKM," tegasnya.
(SM - Redaksi)
