Penulis: Redaksi
Arifki Chaniago (Foto: Istimewa)
SINAR MEDAN | JAKARTA
"Kalau kita ingin lebih fair, pemilu serentak ini juga nggak terlalu menguntungkan karena memang Pemilu serentak itu fokus rakyat itu semua ke Pilpres. Lalu, lupa tentang pertarungan di legislatif dan ketika misalnya ada isu hak angket soal Pilpres, kenapa tidak ada soal Legislatif," ujar Arifki, Senin (26/2/2024).
Ia menyebut, hak angket untuk mengusut potensi kecurangan di Pileg juga penting dilakukan. Sebab menurutnya, di Pileg banyak dugaan kecurangan, contohnya jual beli suara.
"Padahal semua orang tahu bahwa, apakah potensi kecurangan itu juga besar loh di legislatif, karena memang jual beli suara itu ada di legislatif. Ini juga bukan lagi hal yang rahasia umum dalam konteks politik ya, artinya ini juga terjadi persaingan antar caleg di partai politik, mungkin caleg dengan partai politik lainnya, ini kan juga menjadi penting juga untuk kita ketahui dan publik ketahui," tutur Arifki.
Oleh karena itu, ia menilai momentum hak angket untuk legislatif juga penting dilakukan untuk menemukan potensi kecurangan dalam pemilihan calon anggota DPR. Sebab menurutnya karena pemilu serentak, maka agar lebih adil, maka perlu diungkap ke publik dugaan kecurangan Pileg.
"Saya rasa dalam momentum hak angket ini, seharusnya hak angket legislatif juga penting ditemukan mungkin siapa potensi-potensi kecurangan dalam pemilihan calon anggota DPR perlu juga diungkap ke publik, biar lebih fair. Karena, ini Pemilu serentak kan jadi semua kecurangan itu berpotensi apakah itu di Pilres dan di Pileg," tegasnya.
(SM - Redaksi/Det)
SINAR MEDAN | JAKARTA
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, mengkritisi wacana sejumlah pihak yang ingin mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Arifki, agar lebih adil, maka dilakukan pula hak angket untuk menyasar dugaan kecurangan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Kalau kita ingin lebih fair, pemilu serentak ini juga nggak terlalu menguntungkan karena memang Pemilu serentak itu fokus rakyat itu semua ke Pilpres. Lalu, lupa tentang pertarungan di legislatif dan ketika misalnya ada isu hak angket soal Pilpres, kenapa tidak ada soal Legislatif," ujar Arifki, Senin (26/2/2024).
Ia menyebut, hak angket untuk mengusut potensi kecurangan di Pileg juga penting dilakukan. Sebab menurutnya, di Pileg banyak dugaan kecurangan, contohnya jual beli suara.
"Padahal semua orang tahu bahwa, apakah potensi kecurangan itu juga besar loh di legislatif, karena memang jual beli suara itu ada di legislatif. Ini juga bukan lagi hal yang rahasia umum dalam konteks politik ya, artinya ini juga terjadi persaingan antar caleg di partai politik, mungkin caleg dengan partai politik lainnya, ini kan juga menjadi penting juga untuk kita ketahui dan publik ketahui," tutur Arifki.
Oleh karena itu, ia menilai momentum hak angket untuk legislatif juga penting dilakukan untuk menemukan potensi kecurangan dalam pemilihan calon anggota DPR. Sebab menurutnya karena pemilu serentak, maka agar lebih adil, maka perlu diungkap ke publik dugaan kecurangan Pileg.
"Saya rasa dalam momentum hak angket ini, seharusnya hak angket legislatif juga penting ditemukan mungkin siapa potensi-potensi kecurangan dalam pemilihan calon anggota DPR perlu juga diungkap ke publik, biar lebih fair. Karena, ini Pemilu serentak kan jadi semua kecurangan itu berpotensi apakah itu di Pilres dan di Pileg," tegasnya.
(SM - Redaksi/Det)
